Pembinaan Administrasi Desa Sariwangi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Administrasi di Pemerintahan Desa

Kepala Desa Sariwangi (kiri) Bapak Muslim, Sedang memberikan Sambutan dan pesan Kepada Perangkat Desa Sariwangi (10/12/2018). (dok - gyamphkanp)

Sariwangi, (10/12/2018). Administrasi Pemerintahan Desa bisa disebut sebagai manajemen penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, yang meliputi Pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa, mencakup perencanaan pemerintahan, pengorganisasian atau kelembagaan pemerintahan, penggunaan sumber-sumber daya, pelaksanaan urusan rumah tangga pemerintahan dan urusan pemerintahan umum, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kewenangan dalam bidang Pemerintahan Desa. Dalam kata lain Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa data dan informasi yang dimaksud dengan aktivitas organisasi, baik untuk kepentingan intern maupun kepentingan ekstern.

Dalam hal pelaksanaan Administrasi Desa, Pemerintah Kabupaten dan Camat berkewajiban membina dan mengawasinya.

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi:

  1. Menetapkan Pengaturan yang berkaitan dengan Administrasi Desa;
  2. Memberikan Pedoman Teknis Pelaksanaan Administrasi Desa;
  3. Melakukan Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Administrasi Desa; dan
  4. Memberikan bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Administrasi Desa.

Sedangkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat meliputi:

  1. Memfasilitasi Administrasi Desa;
  2. Melakukan pengawasan Administrasi Desa; dan
  3. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan Administrasi Desa.

Pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, Pemerintahan Kecamatan Sariwangi menunaikan kewajibannya untuk melakukan Pembinaan Administrasi Desa (Kas Opname) Semester II (dua) tahun 2018. Adapun pelaksanaan Pembinaan Administrasi Desa (Kas Opname) Semester I (pertama) tahun 2018 telah dilaksanakan pada bulan juli lalu. Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa (Kas Opname) Semester II (dua) tahun 2018 dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan hari Kamis 13 Desember 2018.

Kecamatan Sariwangi yang meliputi  8 (delapan) Desa melaksanakan kegiatan Pembinaan Administrasi Desa selama 4 (empat) hari, yang dalam setiap harinya terdapat 2 (dua) Pemerintahan Desa yang dibina oleh Pemerintahan Kecamatan Sariwangi. Pemerintahan Kecamatan Sariwangi membagi 2 (dua) Tim Pembina dalam pelaksanaan Pembinaan administrasi Desa. Pembina dari Tim 1 (satu) yakni Camat Sariwangi, Kasi PMD Kecamatan Sariwangi, Kasi Trantibum, Kasubag Umum dan Kepegawaian, serta Bendahara Kecamatan Sariwangi, sedangkan Pembina dari Tim 2 (dua) yakni Sekretaris Camat Sariwangi, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Kasi Kesos, Kasubag Perencanaan Keuangan dan Aset, serta Pengelola Bahan Perencanaan Program.

Kepala Desa Sariwangi (kiri) Bapak Muslim, Sedang memberikan Sambutan dan pesan Kepada Perangkat Desa Sariwangi (10/12/2018). (dok – gyamphkanp)
Stap Kecamatan dan Perangkat Desa Sariwangi sedang mendengarkan sambutan Kepala Desa Sariwangi (10/12/2018). (dok – gyamphkanp)

Dalam kegiatan Pembinaan Administrasi Desa, Kepala Desa Sariwangi Bapak Muslim memberikan sambutannya sebelum Pembinaan Administrasi Desa Dilaksanakan. Dalam sambutannya Ia sangat apresiasi dan antusias dengan Pembinaan Administrasi Desa ini sebagai upaya meningkatkan kualitas kinerja Pemerintahan Desa. “Mohon nanti untuk semua Kaur, Kasi, juga Kepala Dusun yang berada di Pemerintahan Desa Sariwangi, ikuti dan cermati apa yang diarahkan oleh Tim Pembinaan Administrasi Desa Kecamatan Sariwangi untuk meningkatkan kinerja Kita (Pemerintahan Desa-red) lebih baik lagi”.

Bapak Sofyan, S.IP. Sekretaris Camat Kecamatan Sariwangi memberikan sambutannya dalam kegiatan Pembinaan Administrasi Desa (10/12/2018). (dok – gyamphkanp)

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Camat sariwangi juga memberikan sambutannya tentang Pembinaan Administrasi Desa. “Terdapat 2 (dua) Desa yang mendapatkan jadwal pelaksanaan pembinaan Administrasi Desa pada hari ini yakni Desa Selawangi dan Desa Sariwangi” ujar Sekretaris Camat Kecamatan Sariwangi, Bapak Sofyan, S.IP. “Tim 1 (satu) dijadwalkan melaksanakan pembinaan Administrasi Desa di Pemerintahan Desa Selawangi dan Kami Tim 2 (dua) menunaikan kewajiban untuk melaksanakan Pembinaan Administrasi Desa untuk Pemerintahan Desa Sariwangi” sambung-nya.

Asas – asas pengelolaan keuangan desa meliputi : Transparan artinya mudah diakses,  Akuntabel  (dapat dipertanggungjawabkan), Tertib dan Disiplin Anggaran, Partisipatif. Kepatuhan terhadap aturan juga merupakan unsur penting dalam pengelolaan Keuangan Desa. Regulasi semakin ketat mengharuskan setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan.

Jenis-Jenis Administrasi Pemerintahan Desa, sebagai berikut:

  1. Administrasi Umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum.
  2. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada Buku Administrasi Penduduk.
  3. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan.
  4. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Buku Administrasi Pembangunan.
  5. Administrasi lainnya antara lain meliputi; kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam buku administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kegiatan musyawarah Desa dalam buku musyawarah Desa, dan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat.
Para Kepala Dusun Desa Sariwangi diberi pengarahan dan pembinanaan oleh Sekretaris Camat Sariwangi (20/12/2018). (dok – gyamphkanp)
Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Ibu Een Mulyati, S.IP. melaksanakan pembinaan terhadap Kasi Pemerintahan Desa Sariwangi (20/12/2018). (dok – gyamphkanp)

Dalam Konteks Administrasi Pemerintahan Desa, secara luas bisa disebut sebagai manajemen penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, yang meliputi Pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa, mencakup perencanaan pemerintahan, pengorganisasian atau kelembagaan pemerintahan, penggunaan sumber-sumber daya, pelaksanaan urusan rumah tangga pemerintahan dan urusan pemerintahan umum, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kewenangan dalam bidang pemerintahan desa.

Secara umum pengelolaan pemerintahan desa mencakup beberapa aspek sebagaimana telah disebutkan diatas, antara lain:

Perencanaan Pemerintahan Desa

Pemerintah desa harus merencanakan berbagai program dan kegiatan yang berhubungan dengan rumah tangga pemerintahan, pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat melalui penyusunan perencanaan pembangunan desa (RPJMDesa dan RKPDesa) sebagai dasar penetapan Visi, Misi dan Tujuan Pemerintahan Desa. Setelah memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa, selanjutnya pemerintah desa menyusun perencanaan anggaran (RAPBDesa).

Pengorganisasian Kelembagaan Pemerintahan Desa

Pemerintah desa melakukan pengorganisasian kelembagaan yang ada di desa, mengatur pola hubungan dengan pemerintah desa dengan tujuan menjadi mitra dalam pelaksanaan pembangunan desa. Keterlibatan peran-peran kelembagaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa mutlak diperlukan. Peranan kelembagaan desa (pemerintah desa, badan permusyawarahan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa) dalam rangka penyusunan dan implementasi kebijakan berkaitan erat dengan pembangunan, pemerintahan, pengembangan kemasyarakatan. Pada era reformasi hal tersebut semakin menguat dibandingkan era orde baru. Perubahan ini sejalan tuntutan dan kebutuhan perubahan paradigma pembangunan dari “membangun desa” ke “desa membangun”.

Penggunaan sumber-sumber daya Pemerintahan Desa (sumber daya aparatur, sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya sosial, keuangan, dan peralatan). Dalam konteks ini, pemerintah desa mengelola sumber-sumber daya yang ada di desa termasuk sumber daya aparatur pemerintah desa. Pembagian tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah desa sangat diperlukan untuk menunjang kinerja pemerintahan yang optimal. Selain itu pengorganisasian sumber daya, aset dan potensi yang ada di desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi Permusyawaratan masyarakat harus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat. Musyawarah Desa sebagai instrumen pengambilan keputusan bersama di tingkat desa harus dijalankan untuk menciptakan suasana kehidupan pemerintahan yang demokratis dan partisipatif.

Pembinaan Administrasi Desa ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa, kualitas pelaporan, peningkatan kedisiplinan dan melaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan dasar hukum yang ditetapkan. Hal lain yang didapatkan adalah Aparatur Desa akan lebih mudah mengelola data walaupun sistem pelaporan atau pun menginformasikan data Pemerintahan Desa diakses secara online. Dengan tertibnya pengadministrasian di Pemerintahan Desa mencerminkan kedisiplinan dan kualitas Pemerintahan Desa Tersebut. (gyamphkanp).

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan