Menatap Asa Membangun Desa Bersama Pandu Desa

Beberpa Pandu Desa yang mengikuti Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknik Pengelolaan Sistem Informasi Desa se-Kabupaten Tasikmalaya yang diikuti oleh Pandu Desa Gelombang V (kelima) mengadakan pertemuan hingga larut malam (21/11/2018). (dok : Abah Zae)

Sariwangi, (26/11/2018). Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknik Pengelolaan Sistem Informasi Desa se-Kabupaten Tasikmalaya yang diikuti oleh Pandu Desa Gelombang V (kelima) telah selesai dilaksanakan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 24 – 29 September 2018 untuk sesi pertama dan tanggal 5 – 7 November 2018 untuk pelatihan sesi kedua. Para peserta pelatihan untuk gelombang V (kelima) melibatkan 102 (seratus dua) peserta pelatihan dari 51 (lima puluh satu) Desa atau dari 6 (enam) Kecamatan.

Baca Juga : Rindu Kebersamaan Dengan Pandu Desa Gelombang V (Kelima)

Pertemuan Pandu Desa membahas di Aula Kantor Desa Mangunreja (21/11/2018). (dok : Abah Zae)

Pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 jam 14.00 WIB bertempat di Aula Kantor Kepala Desa Mangunreja berkumpul beberapa Pandu Desa dari 6 (enam) Kecamatan yang mengikuti pelatihan tersebut diatas. Pandu Desa yang hadir meliputi Pandu Desa dari Kecamatan Sariwangi (Pandu Desa Hastawangi), Mangunreja, Puspahiang, Cigalontang dan Sukarame. Tujuannya adalah untuk mempererat tali silaturahmi dan menindaklanjuti kegiatan yang telah mereka ikuti di Desa Mandalamekar sebelumnya, yakni Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknik Pengelolaan Sistem Informasi Desa se-Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam pertemuan beberapa Pandu Desa tersebut menyimpulkan untuk membentuk suatu wadah atau lembaga untuk menindaklanjuti seluruh program pemerintah tersebut diatas. Sehingga hasil dari pertemuan tersebut maka dicapai lah kesepakatan untuk membentuk Forum Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) guna mengaplikasikan tujuan tersebut diatas. Forum tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan informasi tentang KIM guna mencapai dan melaksanakan pengelolaan sistem informasi desa dan kawasan yang tepat dan terorganisir dalam pelaksanaannya sehingga dapat mempermudah monitoring oleh pihak-pihak terkait terutama pemerintah pusat.

Upaya tindak lanjut tersebut sesuai dengan amanat Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 86 yang merujuk kepada Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan, pada pasal 86 dan berbunyi sebagai berikut:

  1. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
  3. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
  4. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
  5. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
  6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Sistem Informasi Desa ini pula sesuai dengan amanat Undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik ( K I P ) dan  secara efektif  mulai diberlakukan pada bulan April 2010. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan, pada dasarnya setiap informasi public bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi public, kecuali informasi public yang dikecualikan sebagaimana tertuang pada pasal 17 Undang-undang nomor 14 tahun 2008, hal ini tentunya sejalan dengan salah satu pilar informasi , yaitu Transparansi menuju Clean Government dan Good Governance. Dari kedua Undang-undang tersebut menjadi dasar untuk keterbukaan sistem informasi kepada publik untuk mencapai perkembangan desa menjadi lebih maju dan transparan.

Dari kedua Undang-undang tersebut diatas, perlu di bentuknya sebuah wadah untuk menindaklanjuti tentang keterbukaan informasi dan pemeran yang menginformasikan tentang Desa dan Kawasan. Bahwa di setiap kecamatan, kota dan kabupaten perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berfungsi sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota KIM dengan pemerintah atau sebaliknya, sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, sebagai sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang informasi dan sebagai lembaga atau kelompok. KIM dibentuk untuk menemukan masalah bersama mengenai diskusi anggota kelompok, mengenali cara pemecahan masalah, membuat keputusan bersama, melaksanakan keputusan dengan kerjasama dan mengembangkan jaringan informasi untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan.

Dasar Hukum pembentukan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) adalah PP No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi informasi nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, tanggal 17 Maret 2009, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, tanggal 1 Juni 2010. Tujuan dibentuknya KIM untuk menemukan masalah dan mendiskusikan-nya bersama kelompok, mengenali dan mencari solusi dalam memecahkan masalah tersebut, membuat keputusan bersama, mengembangkan jaringan informasi dalam memecahkan masalah tersebut dan mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar KIM/LKM dengan pemerintah atau sebaliknya.

Dalam kesempatan pertemuan ini dibentuk-lah Forum Kelompok Informasi Masyarakat (Forum KIM), yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang KIM dan mensosialisasikannya, serta selanjutnya mendorong pembentukan KIM di Desa-desa se-Kabupaten Tasikmalaya. Dari pertemuan tersebut di sepakatilah, Ketua Forum KIM, Zenal Arifin Pandu Desa dari Desa Mangunreja Kecamatan Mangunreja, Sekretaris Agus Nandar Pandu Desa dari Desa Nangerang Kecamatan Cigalontang dan Bendahara Guruh Yudha A. Pandu Desa dari Desa Sariwangi Kecamatan Sariwangi. Langkah awal yang akan ditempuh dari pembentukan ini, pertama mensosialisasikan tentang KIM ke Pandu Desa dan selanjutnya untuk mensosialisasikan kepada Pemerintahan Desa dimana Pandu Desa tersebut berada, dan yang selanjutnya pembentukan seksi-seksi sementara disesuaikan dengan kebutuhan yang sangat mendesak terlebih dahulu.

Sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat secara khusus sebagai layanan informasi masyarakat terhadap isu-isu pembangunan dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebutuhannya terutama kebutuhan Desa. KIM dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, kearifan yang mendorong berkembangnya motivasi masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. KIM berkedudukan di tingkat desa dan kelurahan  secara mandiri dan nonpartisan  sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan di bidang komunikasi dan informasi. Pada tingkat Dusun, RW atau komunitas kecil lainnya dapat dibentuk  kelompok-kelompok desiminanasi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan KIM Desa atau Kelurahan. (gyamphkanp).

Facebook Comments

3 Trackbacks / Pingbacks

  1. Pertemuan Ini Adalah Kabar – Desa Sariwangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya
  2. Pertemuan Ini Adalah Kabar
  3. Pertemuan Ini Adalah Kabar – DESA LINGGASIRNA

Tinggalkan Balasan